Menjaga Ketahanan Energi dan Memeratakannya untuk Keadilan

                                           Foto : Istimewa (google.com)

Warga Desa Tanah Hitam, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, bak mendapat berkah. Dengan riang, mereka berduyun-duyun menyaksikan peresmian SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) di desa mereka pada 15 Oktober 2017 lalu.

Kecamatan Paloh adalah salah satu potret kawasan 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) yang warganya sudah lama berharap bisa mendapatkan BBM (Bahan Bakar Minyak) dengan harga wajar. Maklum, selama ini mereka terpaksa membelinya dengan harga jauh lebih mahal dari harga normal, karena pasokan BBM ke daerah terpencil di dekat perbatasan dengan Malaysia itu memang langka.

Kini mereka sudah bisa membeli BBM dengan harga normal, seperti yang dijual di wilayah lain Indonesia yang tidak termasuk kategori kawasan 3T. SPBU Tanah Hitam menyediakan BBM jenis Solar dengan harga Rp 5.150 per liter, Premium Rp 6.450 per liter, dan Pertalite Rp 7.700 per liter. Untuk menyuplai SPBU ini, Pertamina mengirim BBM dari Terminal BBM Pontianak yang berjarak sekitar 250 km dengan medan yang cukup berat sehingga perlu waktu tempuh 8 sampai 10 jam.

SPBU Tanah Hitam, Paloh, diresmikan oleh M. Ibnu Fajar dari Komite BPH Migas (Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi), didampingi Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Harya Adityawarman, General Manager Marketing Operation Region (MOR) VI PT Pertamina (Persero) Yanuar Budi Hartanto, dan Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili.

Bupati Atbah Romin menyampaikan rasa syukur atas pembangunan SPBU di Paloh. Ia mengungkapkan, sebelumnya warga Kecamatan Paloh membeli BBM jenis Premium secara eceran dengan harga mahal, yakni Rp 9.000 sampai Rp 10.000 per liter. "Mewakili masyarakat, saya mengucapkan terimakasih kepada Pertamina yang telah mewujudkan keadilan di bidang energi bagi masyarakat,” kata Atbah.

General Manager MOR VI PT Pertamina (Persero), Yanuar Budi Hartanto, menegaskan bahwa peresmian SPBU di Paloh ini memang merupakan simbol komitmen Pertamina mewujudkan pemerataan dan keadilan di bidang energi bagi seluruh rakyat Indonesia. "Dengan komitmen yang kuat itu, Pertamina berupaya menaklukan berbagai tantangan yang dihadapi. Salah satu tantangannya adalah infrastruktur, karena mobil Pertamina harus melewati medan jalan yang berat untuk mencapai kawasan terpencil seperti Paloh," tutur Yanuar.

Titik ke-26 BBM Satu Harga

SPBU di Desa Tanah Hitam, Paloh, Sambas, adalah titik ke-26 lembaga penyalur BBM yang dibangun Pertamina dalam Program BBM Satu Harga. Sebelumnya, pada awal Oktober lalu, Pertamina juga meresmikan SPBU di Desa Latu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku. Peresmian SPBU di sana juga disambut hangat masyarakat. Mereka senang karena masa-masa BBM mahal telah berakhir.

Arief Ramutulur, warga Dusun Wailey, Desa Latu, mengatakan bahwa ia merasa seperti mimpi menyaksikan SPBU dibangun di kampungnya. Sebab ia hampir tak membayangkan akan ada pompa bensin dalam waktu secepat ini, di kampungnya yang terpencil. "Alhamdulillah, sekarang kami tidak sulit lagi mencari BBM. Tidak seperti sebelumnya. Sekarang kami merasa diperhatikan oleh pemerintah," kata Arief Ramutulur seperti dikutip sejumlah media lokal.

Arief menuturkan, warga Amalatu sebelumnya sangat susah mencari bensin dan solar. “SPBU terdekat berjarak sekitar 37 km, karena adanya di kecamatan lain. Kami terpaksa membeli bensin premium lewat pengecer dengan harga Rp 15.000 bahkan Rp 20.000 per liter," kata Arief. Kini, Arief dan warga lainnya menyaksikan sendiri sejarah yang baru terukir, dengan berdirinya SPBU di kampung mereka, yang menjual BBM dengan harga wajar.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Adiatma Sardjito, mengatakan bahwa Pertamina sedang terus menyiapkan pembangunan lembaga-lembaga penyalur BBM lainnya dalam Program BBM Satu Harga. “Targetnya, sampai akhir 2017, kita akan membangun 54 lembaga penyalur BBM di seluruh Wilayah 3T yang tersebar di berbagai provinsi baik di wilayah barat, tengah, maupun timur Indonesia,” katanya.

Program BBM Satu Harga dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, Oktober tahun lalu. Presiden merasa prihatin karena mahalnya harga BBM di wilayah yang dikategorikan 3T, terutama di Indonesia Bagian Timur. Karena itulah, daerah 3T menjadi fokus Pemerintah dalam mengimplementasikan program ini.

Kementerian ESDM kemudian menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan Secara Nasional. Lewat Permen itu, pemerintah menugaskan Pertamina merealisasikan penyeragaman harga BBM di seluruh Indonesia sejak 2017 hingga 2019, dengan target bisa membangun 150 lembaga penyalur BBM.

Kini, program BBM Satu Harga sudah bisa dinikmati di beberapa daerah 3T seperti di Papua dan Papua Barat, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan lain-lain. Kebijakan BBM Satu Harga diharapkan bisa membantu menumbuhkan ekonomi masyarakat hingga ke pelosok terpencil.

Penopang Ketahanan Energi

Program BBM Satu Harga merupakan salah satu tugas penting yang diemban Pertamina, sebagai upaya mendorong pemerataan dan keadilan dalam pemanfaatan energi bagi seluruh rakyat. Dalam konteks ini, Pertamina juga mengemban tugas sebagai tulang punggung ketahanan energi, untuk melayani kebutuhan energi nasional secara berkelanjutan. Saat ini, Pertamina menyalurkan sekitar 85% energi nasional (BBM). Bahkan, untuk PSO (Public Service Obligation) Pertamina memasok kira-kira 98% dari total kuota yang disediakan pemerintah.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Elia Massa Manik, menegaskan bahwa Pertamina sedang menyiapkan strategi jangka panjang dalam upaya menjalankan perannya menjaga ketahanan energi nasional. Indonesia memang sangat serius dengan program ketahanan energi, karena rentannya kondisi energi nasional saat ini. Cadangan minyak bumi Indonesia kini tinggal 3,6 milyar barel, sedangkan kebutuhan nasional mencapai 300 juta barel per tahun, dan terus meningkat.

Data Outlook Energi Indonesia 2016 yang dikeluarkan Dewan Energi Nasional menunjukkan sejak 2010-2014, laju penemuan cadangan dibandingkan dengan produksi atau Reserve Replacement Ratio sekitar 50%. Artinya Indonesia lebih banyak memproduksi daripada menemukan cadangan minyak. Katerbatasan cadangan minyak dan gas bumi merupakan tantangan terbesar bagi Pertamina dalam menjalankan bisnis energi yang berkelanjutan, sekaligus sebagai penopang ketahanan energi nasional.

Ketahanan energi Indonesia diamanatkan dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang ditetapkan Maret 2017. RUEN merekomendasikan badan usaha migas milik negara yang mengusahakan blok migas di luar negeri untuk membawa minyak mentahnya ke dalam negeri. Bagi Pertamina, RUEN memberi pesan bahwa ekspansi ke luar negeri untuk mengakuisisi aset hulu migas di negara lain, makin menjadi sebuah keniscayaan. Ekspansi ini juga sejalan dengan visi Pertamina yang ingin menjadi perusahaan migas berkelas dunia.

Upaya ekspansi ini sudah mulai dilakukan Pertamina sejak 2013, melalui anak usaha PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi (PIEP), dengan mencoba masuk ke Aljazair, Irak, dan Malaysia. Walhasil, hingga akhir tahun lalu, sudah jutaan barel minyak dari luar negeri dibawa ke Indonesia. Kabarnya, sampai akhir tahun ini ditargetkan bisa membawa total lebih dari 16 juta barel minyak dari luar ke Tanah Air.

Selain melakukan ekspansi ke luar, untuk ketahanan energi, Pertamina juga berkomitmen terus meningkatkan porsi penggunaan EBT (Energi Baru dan Terbarukan), sebagai sumber energi alternatif pengganti migas dan bahan bakar yang berasal dari fosil lainnya. Senior Vice President Corporate Strategic Growth PT Pertamina (Persero), Daniel S. Purba, mengatakan bahwa komitmen pengembangan EBT ini sudah dituangkan ke dalam misi Pertamina sebagai energy company. ”Kita terus berusaha mencapai target porsi EBT di kebijakan bauran energi nasional menjadi 23 persen pada tahun 2025," kata Daniel di sela acara pada forum The 6th INDOEBTKE ConEx 2017 di Jakarta, medio September lalu.

Daniel mengungkapkan, EBT yang kini diprioritaskan Pertamina adalah geothermal, biodiesel, biomass, mini hydro, dan solar fotovoltaik (Solar PV). Sejumlah lokasi operasi Pertamina saat ini sudah menggunakan Solar PV untuk memenuhi kebutuhan listriknya, termasuk Kantor Pusat Pertamina di Jakarta. Pertamina juga sedang mengevalusi beberapa sumber EBT untuk pengembangan komersial, seperti wind power, hydro large, bioevture dan bioethanol.

Dalam pengembangan EBT, Pertamina menjalin kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan yang kompeten. Semuanya dilakukan sebagai upaya menjaga ketahanan energi, sambil terus melaksanakan kebijakan pemerataan distribusi energi untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.***

Jakarta, 19 Oktober 2017

Endang Sukendar

esukendar@gmail.com