Penny K. Lukito
Komandan Pengawasan Obat dan Makanan
Foto : Sekretariat Kabinet Ia bercita-cita untuk bisa bersekolah yang tinggi. Perempuan harus dibekali dengan edukasi yang baik yang kemudian akan berimplikasi pada pemikirannya.
***
Hari Kartini yang diperingati setiap tanggal 21 April, memberi pesan untuk mengingatkan kembali pentingnya peran kaum hawa sebagai sumber daya bangsa yang sejajar dengan kaum laki-laki. Dewasa ini memang sudah cukup banyak perempuan yang menduduki posisi-posisi strategis dengan tanggung jawab yang tidak kecil. Namun, jumlah mereka masih terlalu sedikit jika dibandingkan dengan kaum adam.
Di antara perempuan-perempuan Indonesia yang mampu menunjukkan kiprahnya sebagai pengemban tugas bangsa yang tidak ringan itu, adalah Dr. Ir. Penny Kusumastuti Lukito, MCP, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). Sebagai komandan pengawasan obat dan produk makanan yang beredar di seluruh wilayah negeri ini, tentu tugasnya tidaklah ringan.
Presiden Joko Widodo melantik Penny K. Lukito, sebagai Kepala Badan POM, pada 20 Juli 2016 lalu. Pelantikan itu bersamaan dengan merebaknya kasus peredaran vaksin palsu yang menggegerkan. Tak pelak lagi, penggantian pimpinan Badan POM itu dikaitkan publik dengan kinerja Badan POM yang dianggap lalai. Dan, pengangkatan Penny dinilai tepat karena mantan pejabat di Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) itu dikenal sebagai pribadi yang tegas.
Penny sendiri tidak mengaitkan pengangkatan dirinya dengan kasus vaksin palsu yang mengundang kemarahan publik itu. Tapi Penny mengaku mendapat sejumlah pesan khusus dari Presiden sebagai komandan baru Badan POM, terutama untuk melakukan pembenahan dan penguatan kelembagaan Badan POM. “Tugas saya adalah melakukan perubahan,” ujar doktor Teknik Lingkungan lulusan University of Wisconsin-Madison, Wisconsin, Amerika Serikat itu.
Karena itu, setelah dilantik, Penny langsung tancap gas melakukan berbagai langkah dalam upaya penguatan Badan POM terutama dalam bidang pelayanan publik, pengawasan, dan perlindungan masyarakat. Pelayanan publik antara lain mencakup proses registrasi untuk memastikan obat dan makanan yang beredar terjamin keamanan, manfaat, dan mutunya. Sedangkan perlindungan masyarakat mencakup post-market control untuk memastikan produk obat dan makanan yang beredar di pasaran sesuai dengan kualifikasi, termasuk komposisinya yang tercantum pada saat pendaftaran.
Koordinasi dengan Lembaga Lain
Untuk meningkatkan sistem pengawasan obat dan makanan, kata Penny, Badan POM juga melakukan koordinasi dengan kementerian atau lembaga lain. “Badan POM harus memastikan pengawasan dilakukan di sepanjang rantai pangan, dari hulu ke hilir dengan melibatkan kementerian, lembaga, dan berbagai dinas lain yang berkaitan,” ujarnya. Menurut Penny, koordinasi dengan lembaga lain ini merupakan salah satu upaya membangun kerja sama untuk memperkuat Badan POM.
Selain itu, payung hukum institusi juga harus diperkuat. Dan, Penny bersyukur karena kemudian Presiden menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 03 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan. Inpres ini menetapkan keterlibatan 12 kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah dalam mengefektifkan pengawasan obat dan makanan. Badan POM diposisikan sebagai kordinatornya.
Penny mengungkapkan bahwa Badan POM juga sedang menunggu Peraturan Presiden (Perpes) tentang struktur organisasi Badan POM yang baru, agar menjadi lebih kuat. “Dalam Perpres ini akan ada kedeputian baru yakni Deputi Bidang Kewaspadaan dan Penindakan, dengan tugas dan fungsinya untuk memperkuat penindakan hukum di bidang obat dan makanan,” kata Penny. “Selain itu, kedeputian baru ini juga akan mendapat bantuan dari aparat kepolisian dan kejaksaan. Saat ini sebenarnya kami sudah bisa menindak secara hukum, namun akan lebih diperkuat lagi,” lanjut Penny.
Penny K. Lukito memang terus berupaya menjalin kemitraan dengan lembaga lain. Menurut dia, peran Badan POM harus dibangun melalui pola kemitraan baik di dalam maupun di luar negeri. “Di dalam negeri, Badan POM harus hadir di tengah masyarakat. karena itu Badan POM akan segera mendirikan Balai POM sebagai kantor perwakilan di tingkat Kabupaten/Kota,” katanya.
Tugas Balai POM antara lain melakukan sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan peredaran obat dan produk makanan, untuk melindungi masyarakat dari obat-obatan dan produk makanan yang berbahaya. Selain itu, Badan POM juga akan membantu pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang memproduksi makanan agar produknya berdaya saing. “Badan POM harus terus-menerus mendekatkan diri pada dunia industri, terutama UMKM. Khusus untuk UMKM, kami telah memberikan insentif sebesar 50% biaya pendaftaran produk pangan. Semua itu dilakukan untuk mendorong UMKM menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi, tidak hanya di pasar nasional tapi juga pasar global,” papar Penny. Selain itu, Badan POM juga telah menjadi mitra para pelaku usaha dan asosiasi termasuk Kamar Dagang dan Industri (Kadin).
Menurut Penny, Badan POM juga menjalin kemitraan dengan berbagai komunitas untuk memperkuat jejaring pengawasan di seluruh lapisan masyarakat. Misalnya bekerja sama dengan ibu-ibu PKK. “Diharapkan mereka bisa menjadi garda terdepan Badan POM dalam menjadikan masyarakat sebagai konsumen obat dan makanan yang cerdas,” kata Penny.
Ingin Bersekolah Tinggi
Penny K. Lukito lahir di Jakarta, 9 November 1963. Gelar sarjananya diraih di Jurusan Teknik Lingkungan ITB Bandung pada tahun 1988. Selanjutnya ia menimba ilmu ke Amerika Serikat dan meraih gelar Master in City Planning (MCP) dalam bidang Perencanaan dan Kebijakan Lingkungan (Environmental Policy and Planning) dari Department of Urban Studies and Planning, di Massachusetts Institute of Technologi (MIT) Cambridge-Massachusetss, Amerika Serikat. Sedangkan gelar doktornya diperoleh dari University of Wisconsin-Madison pada tahun 2000, juga di bidang Teknik Lingkungan.
Kariernya sebagai Pegawai Negeri Sipil ia mulai di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS sejak 1990. Penny pernah menduduki berbagai jabatan struktural, dan terakhir menduduki jabatan Eselon II di Direktorat Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan. Kemudian ia bertugas sebagai Senior Development Policy Adviser pada Tim Analisa Kebijakan dengan jabatan fungsional Perencana Utama.
Penny K. Lukito mengaku sebagai pribadi yang tegas. Ketegasan itu ia terapkan juga di keluarganya. “Saya tegas bahkan kepada anak-anak dan lingkungan keluarga di rumah. Ketegasan itu juga saya terapkan di kantor,” ujar ibu 4 anak hasil pernikahannya dengan Dr. Firdaus Ali, yang kini menjadi Staf Akhli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu.
Dalam konteks Hari Kartini, Penny menegaskan bahwa ketegasan itu bukan hanya milik kaum pria. Begitu juga dengan kepemimpinan. Menurut dia, kepemimpinan itu otentik, melekat pada pribadi seseorang, baik pria maupun wanita. “Kepemimpinan itu bukan suatu yang bisa dibuat-buat, melainkan didapatkan melalui proses pembentukan dan pembinaan,” katanya.
Sejak kecil, Penny sudah menganggap hak laki-laki dan perempuan itu sama, termasuk dalam mendapatkan pendidikan. Karena itu, berpendidikan tinggi adalah obsesinya. “Sebagai seorang perempuan saya ingin ikut berkontribusi bagi pembangunan di Tanah Air. Karena itu saya ingin bersekolah tinggi,” ujarnya. Ia juga berharap perempuan-perempuan Indonesia yang lain harus diberdayakan.
Penny berpendapat bahwa bangsa Indonesia yang sedang terus membangun ini membutuhkan kontribusi, upaya, dan pemikiran semua pihak, baik perempuan maupun laki-laki, karena potensi laki-laki dan perempuan itu sebenarnya sama. Namun, selama ini pendidikan kaum perempuan memang cenderung tertinggal. Karena itu, menurut Penny, perempuan harus dibekali dengan edukasi yang baik, yang kemudian akan berimplikasi pada pemikirannya. Melalui pendidikan yang baik, maka kaum perempuan Indonesia diharapkan bisa meningkatkan potensinya untuk berkiprah lebih besar lagi seperti harapan Ibu Kartini.
Endang Sukendar
---
Komentar
Posting Komentar